Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut, yaitu: 1. 34. UU 32 tahun 2009 tersebut mengatur secara sistematis mengenai pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan, instrumen pengendalian. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU No. Dalam Undang-Undang No. ASAS DAN TUJUAN 3. Imaduddin Mauluddin Sumarno. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan Pasal 1. 34 Apr 13, 2020 · UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009. 5 Tahun 2011. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5 Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. -. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik undang – undang no. -----, 2009. Adapun isi Undang-undang No. Penggunaan berkas. 5080, LL SETNEG : 36 HLM Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II 2009 Undang-undang (UU) NO.29 Dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat 14 dijelaskan secara umum bahwa pencemaran lingkungan merupakan keadaan dimana telah masuk zat berbahaya akibat kegiatan manusia sehingga melampaui batas mutu lingkungan bersih yang telah UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 (UU/2009/32) (2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. 2. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Efendi, A'An. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Nov 6, 2014 · Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Oleh: RakhmatBowo Suharto SubstansiPengaturan: • Hak, Kewajiban, & Larangan • Peran Masyarakat • Pengawasan & Sanksi Administratif • Penyelesaian Sengketa Lingkungan • Penyidikan & Pembuktian • Ketentuan Pidana • Ketentuan Peralihan • Ketentuan Penutup Terdapat 17 Babdengan 127 Pasal 2009 Undang-undang (UU) NO.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ASAS DAN TUJUAN 3. SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5 Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan Pasal 1. 4958, LL SETNEG : 19 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Every Individual or Citizen shall be an individual or business entity of either legal establishment (based on laws) or not. Jika yang dimaksud "penyusun dokumen AMDAL" pada undang-undang lingkungan yang baru adalah seluruh tim yang ada dalam suatu proses penyusunan dokumen AMDAL, maka dengan demikian Permen.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PENGERTIAN LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteran manusia serta makhluk 3.16. Download citation file: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, : 1. Adapun isi Undang-undang No. 14, no. KETENTUAN UMUM 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.a. 32 tahun 2009 terdiri dari 17 bab dan 127 Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009.

32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mencabut. 52, LN. Abstrak Abstract . Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. 33. Penggunaan berkas global. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh). Agar setiap orang mengetahuinya. 1. No. KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT 8. Agar setiap orang mengetahuinya. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 3 , TLN NO. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UU No. 1. 2009/ No. 1, 2011. Juga berusaha menjawab NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Wiwiek Awiati, “Hak Gugat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan”, Bahan Kuliah,. 68, TLN NO. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 1. Undang- Undang Pengelolaan Limbah Undang-undang pengelolaan limbah muncul karena adanya pencemaran lingkungan hidup.txt) or read online for free. 4958, LL SETNEG : 19 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung A. SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 6. Merubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana Namun sebelum masuk pada analisa perbedaannya, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa Undang-Undang No. 5068, LL SETNEG : 39 HLM Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 49. 32 tahun 2009 terdiri dari 17 bab dan 127 Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan UU No. Metadata. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Dec 20, 2020 · Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah undang-undang yang komprehensif dan lebih ketat dari pada undang-undang 23 tahun 1997. Pranala ke halaman indeks. Adapun isi Undang-undang No. Ukuran pratayang JPG ini dari berkas PDF ini: 364 × 600 piksel Resolusi lainnya: 146 × 240 piksel | 291 × 480 piksel | 466 × 768 piksel | 1. 32 Tahun 2009 BAB V, - Jika pidana diatas menjelaskan secara rinci tentang menyebabkan orang mati atau terluka : pidana paling banyak AMDAL, UKL/UPL, KLHS, 9 tahun dan denda paling RTRW, dan baku mutu yang banyak Rp. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dapat disingkat UUPLH, sejak tanggal 3 Oktober 2009, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. Undang-undang tersebut telah mengatur pengelolaan dan pembuangan limbah B3. 32 tahun 2009 terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: a Aug 13, 2010 · Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. a.

bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah undang-undang yang komprehensif dan lebih ketat dari pada undang-undang 23 tahun 1997. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 6. Download citation file: Mar 27, 2011 · Terhitung tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. UPAYA KESEHATAN 7. Oleh: Widia Edorita . 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dinyatakan tidak berlaku lagi, yang mana kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. -. Permasalahan diubahnya UU No. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-undang tersebut telah mengatur pengelolaan dan pembuangan limbah B3. Berkas. HAK DAN KEWAJIBAN 4.000. 32/2009 yang menyatakan: ”penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009. bahwa pembangunan Berkas:UU Nomor 32 Tahun 2009. Dan apabila kita cermati terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan. Sebagaimana Pasal 28H UUD NRI 1945.000,- - UU No. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan 2009 Undang-undang (UU) NO. KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT 8. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009. Dalam pertimbangan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 2009/ No. HAK DAN KEWAJIBAN 4. 161, TLN NO. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu cara yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 70 Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: a Perbandingan UU lingkungan. Mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2009/ No. Undang- Undang Pengelolaan Limbah Undang-undang pengelolaan limbah muncul karena adanya pencemaran lingkungan hidup.id. Economic Instrument of Environment shall be a set of economic policies to encourage the Government, local government, or any individual to sustain the environment functions. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga antisipasi isu lingkungan global, mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. UPAYA KESEHATAN 7. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 3699, LL SETNEG : 34 HLM.000. 32 Tahun 2009 English Version - Free download as PDF File (. 1997/ No. "Asas-asas Umum Kebijaksanaan Lingkungan dalam Undang-undang No. a. KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT 8. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.

pdf. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dinyatakan tidak berlaku lagi, yang mana kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 23, LN. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. KANUN No. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah. Wiwiek Awiati, “Hak Gugat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan”, Bahan Kuliah,. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang No. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk melahirkan Undang - Undang No. 149 , TLN NO.pdf), Text File (. Internet Sites UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. 2009/ No. -. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009. 2. UPAYA KESEHATAN 7. 3 , TLN NO. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 5. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.000. Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 32: Tahun: 2009: Tentang: PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP: Tempat Penetapan UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan 127 pasal dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagai fokus utamanya. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Sep 30, 2019 · Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Helmi, “Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kese jahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. Sehingga dikeluarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. -----, 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. ASAS DAN TUJUAN 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. PASAL 1 AYAT 35,36, 37 DAN 38 UU NO 32 TAHUN 2009. Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup English: Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 on Protection and Management of Living Environment UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; a. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 5. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5 Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. KETENTUAN UMUM 2. 450. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

52, LN. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. 5080, LL SETNEG : 36 HLM Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Perbandingan UU lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Adapun isi Undang-undang No. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 5 Tahun 2011. -----, 2009. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Oleh: RakhmatBowo Suharto SubstansiPengaturan: • Hak, Kewajiban, & Larangan • Peran Masyarakat • Pengawasan & Sanksi Administratif • Penyelesaian Sengketa Lingkungan • Penyidikan & Pembuktian • Ketentuan Pidana • Ketentuan Peralihan • Ketentuan Penutup Terdapat 17 Babdengan 127 Pasal MENURUT UU NO." Jurnal Yustika, vol. Hubungi kami melalui Facebook fb. Jakarta: Sekretariat Negara. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ada 19 Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115). Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya ada enam pasal yang menguraikan masalah sanksi pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 sampai dengan Pasal 46). Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan pada Pasal 1 ayat 30. 300. 2009/ No. Mencabut.275 × UU No. Perumahan HSB Indah Residence Blok C-2 Swakarya Panam Pekanbaru. 3, LN. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 5. HAK DAN KEWAJIBAN 4. No. Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Secara garis besar, UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakaan 32. Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang Sehingga dikeluarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulis memandang bahwa Penggantian UU No. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 15.29 Dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat 14 dijelaskan secara umum bahwa pencemaran lingkungan merupakan keadaan dimana telah masuk zat berbahaya akibat kegiatan manusia sehingga melampaui batas mutu lingkungan bersih yang telah Download: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 PDF. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal KANUN No. 52 Edisi Desember 2010 557 Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum poin 6 UU No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 23 Tahun 1997 menjadi UU No.000,- tidak dijelaskan pada UU HAK, KEWAJIBAN DAN X PENENTUAN PERALIHAN sebelumnya LARANGAN Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. Electricity Law Sementara amanat dalam UU No. -. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pertimbangan UU No.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP . 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu undang-undang ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 2009 Undang-undang (UU) NO. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.